+86 0371 8654 9132

konstitusi pertambangan

Lagi, UU Minerba Digugat ke Mahkamah Konstitusi

1. Lagi, UU Minerba Digugat ke Mahkamah Konstitusi 2. UU Minerba Telah Digugat 8 Profesi. Jakarta, CNBC Indonesia - Koalisi Masyarakat Sipil yang mengatasnamakan Gerakan #BersihkanIndonesia ...

Problematik Sentralisasi Perizinan Pertambangan Mineral ...

Mar 29, 2021 · (Internship Advokat Konstitusi) ... Pakar Hukum Pertambangan, Ahmad Redi, berpendapat bahwa pengusahaan pertambangan tidak hanya terbatas mengenai penerbitan izin. Namun, ada kewajiban pembinaan, pengawasan, penegakan hukum, dan pengendalian. Perizinan yang bersifat sentralistik akan berdampak pada tidak efektifnya kewajiban-kewajiban tersebut.

Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara ...

Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. Failures indicated by countries with individualistic capitalist liberal ideology (the classical rule of law state) and those with socialist ideology spawned welfare state ideology that seeks to combine the principles of the rule of law with the principles of the ...

(PDF) Perkembangan Konstitusi Indonesia | Nada S Salsabila ...

Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950. 3. UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959. 4. UUD 1945 sejak dikeluarkanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 – sekarang. Pada dasarnya, Konstitusi memuat peraturan-peraturan pokok untuk mendirikan bangunan yang besar yang bernama negara.

PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA

konstitusi atau UUD merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu negara hukum seperti Indonesia. Sedangkan bentuk konstitusi itu dalam suatu masa akan menggambarkan kondisi demokrasi pada masa itu pula. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia merupakan hukum tertinggi yang ditetapkan secara konstitusional,

Kebijakan Pengelolaan Tambang dan ... - Jurnal Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012, dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelanggaran Konstitusi Penyebab Masalah Sektor Tambang Tak ...

Pelanggaran Konstitusi Penyebab Masalah Sektor Tambang Tak Pernah Tuntas. Keengganan perbankan mengucurkan kredit di sektor pertambangan adalah imbas dari jatuhnya harga komoditas tambang pada tahun 2015-2016. Periode itu harga minyak jatuh, yang membuat komoditas migas dan tambang lainnya ikut jatuh. Sehingga, banyak perusahaan yang gagal ...

Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia ...

Aug 13, 2015 · Sebenarnya. konstitusi (constitution) berbeda dengan Undang-Undang Dasar (Grundgezets), dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar.Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki agar

Konstitusi Adalah : Pengertian, Sejarah, Dan Perkembangan ...

Sep 08, 2021 · Pengertian konstitusi adalah aturan yang mengandung norma-norma pokok yang berkaitan dengan kehidupan negara. Konstitusi Adalah Pengertian, Sejarah, Dan Perkembangan. Konstitusi berasal dari bahasa latin constitutio yang berkaitan erat dengan kata jus atau ius yang artinya hukum atau prinsip. Beberapa pendapat para ahli mengenai konstitusi ...

TEORI KONSTITUSI DAN PERKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA

Jan 18, 2017 · Fungsi Konstitusi Di Negara Hukum 1.1 Negara Hukum Istilah rechtaat (Negara Hukum) adalah suatu istilah yang masih muda, baru muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan dengan istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan seperti demokrasi, konstitusi dan kedaulatan dan sebagainya. Menurut Prof. Soediman, SH adalah : Istilah ini pertama kali digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816

Konsep Bentuk Perusahaan Pertambangan ... - Jurnal Konstitusi

Konsep bentuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dihubungkan dengan konsep perusahaan pertambangan Mineral dan Batubara dari perspektif konstitusi

Pelanggaran Konstitusi Penyebab Masalah Sektor Tambang Tak ...

Pelanggaran Konstitusi Penyebab Masalah Sektor Tambang Tak Pernah Tuntas. Keengganan perbankan mengucurkan kredit di sektor pertambangan adalah imbas dari jatuhnya harga komoditas tambang pada tahun 2015-2016. Periode itu harga minyak jatuh, yang membuat komoditas migas dan tambang lainnya ikut jatuh. Sehingga, banyak perusahaan yang gagal ...

Mahkamah Konstitusi Kembali Ubah Aturan Pertambangan

Nov 23, 2012 · Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi keempat terhadap UU Pertambangan 2009, yang memberi wewenang lebih pada pemda. Mahkamah Konstitusi menyetujui sebagian uji materi yang diajukan oleh sebuah kabupaten di Kalimantan Timur, sebuah keputusan yang akan membuat pemerintah daerah memiliki wewenang lebih besar atas penggunaan lahan ...

Mahkamah Konstitusi - MKRI

Dec 09, 2020 · Mahkamah Konstitusi Adalah Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Yang Memiliki Kewenangan Memutus Pada Tingkat Pertama Dan Terakhir. Rabu, 01 September 2021. English. Mahkamah Konstitusi ... selaku ahli pemohon diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan dalam sidang pengujian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Selasa ...

UU Pertambangan Mineral dan Batubara Digugat | Mahkamah ...

JAKARTA, HUMAS MKRI – Meski baru disahkan pada 10 Juni 2020 silam, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Nasib Hak Menguasai oleh Negara dalam ... - Advokat Konstitusi

Mar 29, 2021 · Marthen B. Salinding, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Beripihak Kepada Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, Nomor 1, Maret 2019. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Digugat Lagi, Begini Update Sidang Gugatan UU Minerba di MK

Jakarta, CNBC Indonesia - Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Gerakan #BersihkanIndonesia pada pekan lalu, Senin (21/06/2021) mengajukan uji materiil atau judicial review (JR) atas Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini merupakan gugatan yang berbeda dari yang pernah dilakukan pada 10 Juli

PUSHEP Harap Mahkamah Konstitusi Segera Putuskan UU ...

Aug 08, 2021 · Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan perkara judicial review Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ahli: UU Minerba Cacat Formil | Mahkamah Konstitusi ...

Nov 23, 2020 · Wicipto mengungkapkan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masuk dalam Prolegnas 2014-2019. Namun karena masa keanggotaan DPR RI periode 2014-2019 berakhir, maka RUU tersebut sama sekali belum pernah dilakukan pembahasan pada masa keanggotaan DPR Periode 2014-2019.

Jurnal Konstitusi - Neliti

Jurnal Konstitusi is a quarterly medium for the dissemination of research results or conceptual studies on the constitution and the decision of the Constitutional Court. The journal is published four times a year in March, June, September, and December.

UU Minerba Digugat ke Mahkamah Konstitusi - Ekonomi

Jun 29, 2020 · Bisnis, JAKARTA - Undang-Undang No.3/2020 tentang Perubahan UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan digugat ke Mahkamah Konstitusi.. Pengamat Hukum Energi dan Pertambangan Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengatakan Undang-Undang Minerba akan diajukan judical review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kuasa hukum pemohon akan

Menanti Sikap Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review

Sep 12, 2020 · Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyidangkan Perkara Nomor 58/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 25 Agustus 2020 dan Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 65/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 3 September 2020 terkait dengan agenda Perbaikan Permohonan II Pengujian Undang-Undang No. 3

Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Pemohon Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H.,

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pertambangan, Pembangunan Ekonomi. iii ABSTRACT This research aimed to examine the law effect of the decision of Constitutional Court number 25/PUU-VIII / 2010 against the holder of the mining permit and the impact

Peran BUMN di Sektor Pertambangan dalam Perspektif ...

Sep 08, 2020 · Peran BUMN dalam perusahaan pertambangan ialah sebagai bentuk instrumen pengendalian perusahaan (divestasi), sebagai instrumen pendapatan negara dan berperan sebagai pelaksana amanah konstitusi. Lebih jauh dijelaskan, bahwa

UU Minerba Digugat ke Mahkamah Konstitusi | APBI-ICMA

Jun 29, 2020 · Undang-Undang No.3/2020 tentang Perubahan UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Pengamat Hukum Energi dan Pertambangan Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengatakan Undang-Undang Minerba akan diajukan judical review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pertambangan, Pembangunan Ekonomi. iii ABSTRACT This research aimed to examine the law effect of the decision of Constitutional Court number 25/PUU-VIII / 2010 against the holder of the mining permit and the impact

GMNI Nilai Pengesahan RUU Minerba Mengkhianati Konstitusi ...

May 14, 2020 · Hal itu bermakna, semakin kokohnya penguasaan sektor pertambangan oleh oligarki. Lebih dari itu, lahirnya UU Minerba yang baru juga bisa dikatakan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Sebab, melanggengkan dominasi taipan swasta di sektor pertambangan, merupakan pelanggaran mencolok terhadap Pasal 33 UUD 1945.

SERI 1 - Program SETAPAK

peta putusan mahkamah konstitusi kajian kuantitatif terhadap putusan mahkamah konstitusi tentang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan (2003 – 2016) penulis: adam mulya bunga mayang adelline syahda yayasan konstitusi demokrasi inisiatif tahun 2017. seri 1

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATU BARA DALAM

Jurnal Konstitusi RI Vol 12, No. 2. (Mei 2015): 407. Saleng, Abrar. “Resiko-resiko Dalam Eksploitasi dan Eksplorasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dari Perspekstif Hukum Pertambangan”. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26, No. 2, (September, 2011): 54. Supramono, Gatot. “Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di ...

BEBERAPA KRITIK HUKUM - ICEL

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan 8 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-X/2012, Butir [3.16.4] 9 Ibid. kabupaten/kota. Beberapa kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diberikan kepada daerah provinsi dan kabupaten kota diantaranya terkait penyelidikan, penelitian dan inventarisasi; pemberian IUP dan IPR;

Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Pemohon Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H.,

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENGUJIAN

Pertambangan menjadi kabur (obscuur) karena mereduksi makna negara dalam frasa “dikuasa negara” yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Walaupun Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Pasal 28 ayat (2) UU Migas mengenai penetapan “Harga Bahan Bakar Minyak dan Harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme

RUU Minerba: Kewenangan Perizinan Smelter Hingga ...

May 11, 2020 · Kedelapan, mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan wilayah pertambangan dilakukan setelah ditentukan oleh pemda provinsi serta penghapusan besaran luas minimum pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) eksplorasi. Kesembilan, terkait status mineral dan batubara dengan keadaan terentu, ...

Perhapi Setuju Uji Materiel UU Minerba, Ini ...

Jul 02, 2020 · Bisnis, JAKARTA — Kalangan ahli pertambangan menyetujui dilakukan uji materiel atau judical review UU Minerba ke Makamah Konstitusi.. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli menjelaskan bahwa sebagai negara demokrasi seperti Indonesia, terkait dengan UU digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) itu hak setiap orang dan setiap

Jurnal Konstitusi - ResearchGate

Jurnal Konstitusi | Read 251 articles with impact on ResearchGate, the professional network for scientists. ... Konsep bentuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diberikan kepada ...

Gubernur Babel & DPD Gugat Raibnya Wewenang Daerah di

Jul 10, 2020 · Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (10/7). Permohonan uji materi diajukan pimpinan kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) karena menganggap UU Minerba meniadakan kewenangan daerah dan DPD.

Petani & Nelayan Gugat UU Minerba ke Mahkamah Konstitusi

Jun 22, 2021 · Petani & Nelayan Gugat UU Minerba ke Mahkamah Konstitusi. Jakarta, law-justice.co - Dua orang warga yang berprofesi sebagai petani dan nelayan mengajukan uji materi atau judicial review Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) ke Mahkamah Konstitusi ...